Buka Opsi Perppu Atasi Pencalonan Tunggal – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
Nasional

Buka Opsi Perppu Atasi Pencalonan Tunggal

Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo

-UU Tidak Atur Calon Boneka

Jakarta- Kekhawatiran pilkada di beberapa daerah hanya diisi calon tunggal membuat Kemendagri turun tangan. Meskipun masih optimistis tidak ada calon tunggal, Kemendagri menyiapkan dua opsi seandainya hal itu terjadi. Pilihannya, menunda pilkada di daerah tersebut atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Hal itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo usai melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Badan Nasional Pegelola Perbatasan kemarin. Dia menjabarkan, sedikitnya ada 13 daerah yang potensial hanya terdapat satu calon. Beberapa di antaranya Surabaya, Blitar, BanyuWANGI, Kutai, Kartanegara, dan Pacitan. “Saya tidak hafal daerah mana saja, tapi seperti Surabaya itu buktinya ada calon lain,” terangnya.

BACA JUGA :  Mendagri Minta GMNI Militan Perjuangkan Gagasan Bung Karno

Tjahjo masih optimistis tidak akan ada calon tunggal dalam pilkada kali ini. Menurut dia, KPU sudah memberikan tambahan waktu pendaftaran selama tiga hari apabila di daerah tersebut hanya ada calon tunggal.  Apabila masih tidak ada, berdasarkan Peraturan KPU daerah tersebut tidak bisa diikutsertakan dalam pilkada serentak 2015.

Hanya saja, langkah tersebut tentu tidak adil bagi daerah tersebut, termasuk si calon tunggal. “Ada pertimbangan kedua, yaitu seluruh parpol, KPU, dan Kemendagri mengusulkan kepada Presiden  untukmengeluarkan Perppu,” lanjutnya. Dalam pembuatan Perppu tersebut, akan dilihat urgensinya. Sebab, dari 13 daerah tersebut, beberapa di antaranya sudah mulai ada tambahan calon kepala daerah.

BACA JUGA :  Kunker ke Busel, Mendagri Dianugrahi Gelar La Ode

Apabila nantinya ada satu atau dua daerah yang benar-benar sepi peminat, bukan berarti Perppu tersebut bisa langsung diterbitkan. Sebab, yang menjadi “korban” hanya beberapa daerah. Menurut Tjahjo, usulan perppu harus disepakati oleh seluruh parpol dan ada pendapat dari KPU. Khususnya, untuk menentukan apakah kondisi calon tunggal tersebut bisa dikategorikan situasi genting dan memaksa.

“Apakah 13 daerah ini sudah merupakan kegentingan, kan tidak dari 269 daerah,” tutur mantan sekjen PDIP itu. Perppu menjadi opsi terakhir demi memberikan keadilan bagi calon yang sudah siap berlaga. Lagipula, tidak ada yang berat dari pencalonan tersebut karena biaya kampanye utama ditanggung negara.

BACA JUGA :  10 Oktober, Mendagri Kunjungi Buton Selatan

Apa saja isi Perppu tersebut, Tjahjo enggan berandai-andai. Dia sempat membandingkan dengan pemilihan kepala desa, di mana apabila hanya ada satu calon, maka diterapkan sistem pemilihan dengan bumbung kosong. Surat suara berisi satu pasangan calon dan sepasang lagi kolom kosong. Menurut dia, isi dari perppu juga akan bergantung kesepakatan parpol dan persetujuan Presiden.

Disingung mengenai potensi calon boneka demi menghindari pencalonan tunggal, Tjahjo menepisnya. “Bagi kami secara Undang-Undang, calon ya calon. Itu bagian dari proses politik, sah-sah saja,” ucap Pria asal Semarang itu. Dia yakin parpol tidak akan gegabah dalam mencalonkan kepala daerah karena akan dinilai langsung oleh masyarakat. (byu/dyn)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top