Kinerja Jaksa Agung Tuai Kritikan – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
Zetizen Iklan Iklan 10 Iklan 23
HEADLINE NEWS

Kinerja Jaksa Agung Tuai Kritikan

Jakarta, KP
Di tengah perayaan ulang tahun ke-55, Korps Adhyaksa mendapatkan sorotan. Koalisi Pemantau Jaksa mengkritisi profesionalitas kejaksaan. Bahkan kriminolog Universitas Indonesia yang juga mantan jaksa, Ferdinand Andi Lolo menganggap kinerja Jaksa Agung masih belum terlihat.

“Yang kelihatan kinerjanya hanya waktu melaksanakan hukuman mati dulu,” ujar Ferdinand, saat hadir dalam diskusi bersama Koalisi Pemantau Jaksa, kemarin (26/7). Pelaksanaan hukuman mati itu pun kini juga tak jelas kelanjutannya.

Diluar hukuman mati, Ferdinand menilai kinerja Jaksa Agung, Prasetyo belum terlihat. Menurut dia, kritikan terhadap mantan politisi Partai Nasdem itu juga bisa dilihat dari sikap presiden.  Saat peringatan Hari Bhakti Adhyaksa, Rabu lalu (22/7), Presiden Joko Widodo “menyengat” Korps Adhyaksa. Dalam pidatonya, Jokowi minta kejaksaan menghapus praktek mafia hukum. Sebab, masih ditemui aksi pemerasan dan menjadikan tersangka pidana korupsi maupun pidana umum sebagai ATM (anjungan tunai mandiri) berjalan. “Seorang Presiden mengatakan demikian tentu berdasar bukti dan sumber yang jelas,” ungkap Ferdinand. Pria yang 12 tahun menjadi jaksa dan memilih pensiun dini itu menyebut harusnya “sengatan” presiden itu dijadikan bahan reformasi di internal kejaksaan.

Dari penelitian dimiliki Ferdinand, kejaksaan termasuk lembaga penegak hukum yang paling resisten. Sehingga reformasi merupakan harga mati di kejaksaan. Salah satunya harus dilakukan dengan peningkatan pengawasan kinerja jaksa. “Dengan begitu tuduhan aparat kejaksaan menjadikan kepala daerah dan pejabat penanggungjawab proyek sebagai ATM berjalan tidak ada lagi,” ujar doktor lulusan University of Auckland, New Zealand itu.

Ferdinand tak bisa membela mantan almamaternya itu ketika ada tudingan kinerja kejaksaan juga menyebabkan perlambatan ekonomi. “Ya kenyataannya seperti itu, perlambatan ekonomi terjadi karena ketakutan kepala daerah serta para pejabat pelaksana proyek terhadap jebakan jeratan pidana,” ujarnya.

Menurut Ferdinand kejaksaan mestinya fair. Mereka tidak serta merta menjerat kepala daerah atau pejabat pelaksana proyek. Kejaksaan harus berperan memberikan rambu-rambu yuridis pelaksana proyek. Nah kalau sudah melakukan seperti itu dan tetap terjadi pelanggaran, baru mereka bertindak. “Jangan dibiarkan terjebak, lalu dipidanakan,” sesalnya. Kinerja Prasetyo juga disorot dari sisi upaya pemulihan aset tersangka pidana. Menurut Ferdinand, jaksa agung sebelumnya Basrief Arief sangat konsen terhadap pemulihan aset tindak pidana. Sedangkan Prasetyo tidak memperhatikan itu. Padahal pemulihan aset itu merupakan crime control.

Dulu Basrief mengefektifkan Pusat Pemulihan Aset (PPA) untuk melakukan perampasan aset pelaku kejahatan. Kini hal itu tak dilakukan oleh Prasetyo. Padahal sejumlah pakar hukum memandang kehadiran PPA justru membantu kejaksaan mengurangi praktik tercela oknum jaksa yang bermain alat bukti perkara maupun aset hasil sitaan. “Bahaya ini, bisa terjadi double corruption. Yakni hasil korupsi yang dikorupsi oleh penegak hukum sendiri,” ujar Ferdinand.

Sementara itu, Ichsan Zikrie dari LBH Jakarta mengatakan dari 392 pemantauan perkara yang dilakukan, terdapat 199 perkara terjadi penyimpangan oleh jaksa. Pelanggaran yang terbanyak adalah jaksa tidak memberikan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa. “Selain itu kami menemukan jaksa belum maksimal melakukan restitusi pada kasus-kasus human trafficking,” jelas Ichsan. (gun/end)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top