Empat PNS Resmi Mundur – Kendari Pos Online
Iklan pajak

Konkep
UHO Cup Iklan Iklan 10 Iklan 23
HEADLINE NEWS

Empat PNS Resmi Mundur

Persiapan Maju di Pilkada Serentak

Kendari, KP
[dropcap]P[/dropcap]egawai Negeri Sipil (PNS) wajib mundur ketika ingin bertarung di Pilkada. Ketentuan tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari sejumlah nama yang mencuat bakal bertarung di Pilkada serentak 2015, baru empat figur sudah resmi mengajukan pengunduran diri di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra.

pns mundurEmpat nama itu yakni, Pj Bupati Konkep Muh Nur Sinapoy, Tony Herbiansah (Staf Ahli Gubernur), Amarullah (Kadis PU Konkep) dan Ilmiati Daud (Kasi Keuangan Bappeda Sultra). Berkas pengunduran diri mereka sudah diproses dan tinggal menunggu SK pemberhentian dari PNS.

Kepala BKD Sultra, Nur Endang Abbas membenarkan telah ada beberapa orang yang sudah memasukan pengunduran diri sejak awal bulan ini. “Semua lagi diproses,” ujar Endang saat dihubungi, kemarin (7/7).

Kepala Bidang Pemberhentian dan Pensiunan BKD Sultra, Kadir, S.Sos menambahkan, pihaknya telah menerima 4 nama PNS yang mengajukan pengunduran diri. Namun, ia belum bisa memastikan apakah pengunduran diri itu untuk kepentingan maju pilkada atau yang lain. “Tidak dicantumkan, apakah mundur untuk ikut Pilkada atau karena hal lain,” ungkap Kadir.

BACA JUGA :  PDIP Klaim Menang Lima Kabupaten, Ini Daerahnya

Dari empat nama yang sudah mendaftar lanjut Kadir, Muh Nur Sinapoy dan Tony Herbiansyah sudah mendapat rekomendasi gubernur. Berkas keduanya saat ini sedang diproses di BKN. Sedangkan, Amarullah dan Ilmiati Daud tinggal menunggu tanda tangan gubernur. “Ada perbedaan. PNS golongan IV/c ke atas harus tanda tangan presiden lewat BKN. Sedangkan golongan IV/b ke bawah cukup gubernur,” jelasnya.

Mengenai berapa lama nanti diproses di BKN, Kadir belum bisa memastikan. Tapi untuk PNS golongan IV/b ke bawah, tinggal menunggu tanda tangan gubernur saja. “Paling dua atau tiga hari selesai,” cetusnya. Ia menambahkan, mekanisme pengunduran diri PNS sudah sangat jelas diatur dalam Undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014. Di situ dijelaskan, bagi PNS, wajib mengundurkan diri kalau ingin maju di Pilkada. Bukan sekadar mundur sementara, tapi permanen. “Dipastikan kalau sudah mundur tidak bisa lagi kembali jadi PNS,” tegasnya.

BACA JUGA :  PDIP Klaim Menang Lima Kabupaten, Ini Daerahnya

Selain empat PNS yang telah mengajukan pengunduran diri, sejumlah PNS disinyalir bakal menjadi kontestan Pilkada serentak 2015 namun belum mengundurkan diri. Mereka adalah Abdul Halim, Abdul Salam, La Djiru, La Baco, Abu Hasan, Asnawi Syukur dan Sarlan Adi Jaya. Sementara untuk kandidat calon Wakil Bupati yang berlatar belakang PNS yakni Zaitu Ampo dan Mansyur Putu.

Berbeda dengan pernyataan Gubernur Sultra Nur Alam. Ia mengatakan, jelang batas akhir tahapan Pilkada serentak tanggal 26 Juli mendatang baru 2 kandidat yang berlatar belakang PNS yang mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. “Sementara baru pak Nur Sinapoy dan Amrullah (Kepala Dinas PU Konkep) keliatan dia mau maju juga dalam Pilkada serentak. Saya akan mengusulkan pengganti mereka atas posisi yang ditinggalkan,” ungkap Nur Alam di Jakarta, kemarin.

Lain halnya dengan Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sultra Muhammad Zayat Kaimoeddin yang mengatakan bahwa Abu Hasan dan La Djiru juga sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS. “Selain Nur Sinapoy dan Amrullah, Abu Hasan dan La Djiru juga sudah memberikan surat pengunduran diri mereka sebagai PNS karena ingin maju dalam Pilkada serentak 2015 mendatang,” ungkap pria yang disapa Derik ini.

BACA JUGA :  PDIP Klaim Menang Lima Kabupaten, Ini Daerahnya

Kandidat PNS tersebut sudah direstui pensiun dininya. Pasalnya mereka semua memenuhi syarat-syarat pensiun dini seperti apa yang tertuang dalam UU. “Seperti Nur Sinapoy. Dia sudah memenuhi syaratnya minimal usia sudah 50 tahun dan telah mengabdi dengan masa kerja minimal 20 tahun. Jadi itu haknya pasti disetujui,” tuturnya.

Sambung Derik mengatakan untuk yang lain belum mengetahui secara persis. “Kan batasnya tanggal 26 Juli. Jadi sebelum tanggal 26 Juli, mereka (PNS) harus mengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS sebagai syarat untuk maju dalam Pilkada serentak mendatang,” jelasnya.

Ketua KPU Sultra Hidayatullah menegaskan, saat pendaftaran di KPU, calon kepala daerah dari PNS harus membawa surat keterangan pengunduran diri. Sehari sebelum penetapan calon, tepatnya 23 Agustus, wajib menyerahkan SK mundur definitif. “Tanpa ada SK mundur permanen tidak akan diakomodir,” terangnya. (yog/ing/a)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan LA
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Kendari Pos dibekali tanda pengenal. Tidak diperkenankan menerima, apalagi meminta, imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

Copyright © Kendari Pos 2016 The Mag Theme. Theme by FAJAR.CO.ID

To Top